By : admin

Pada tanggal 16 September 2019, KJRI Dubai bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan RI mengikuti seminar terkait importasi produk hewan dari Pemerintah PEA. Lebih lanjut, Kementerian Perdagangan RI menegaskan, ketentuan pencantuman label dan sertifikat halal   tetap   diberlakukan   sesuai   aturan   perundangan. Pemerintah   berkewajiban melindungi  konsumen  muslim  di  dalam  negeri  yang  merupakan  mayoritas  di  Indonesia.  Kewajiban pencantuman label dan sertifikat halal sudah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang  Jaminan  Produk  Halal,  dan  Pasal  2  PP  No.  31  Tahun  2019  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

“Berdasarkan  Undang-undang  No.  33  Tahun  2014,  setiap    produk  yang  masuk  ke  dalam  wilayah Negara Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikat halal tersebut diterbitkan oleh lembaga halal dari luar negeri dan wajib diregistrasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Halal sebelum produk tersebut  diedarkan  di  Indonesia,”  tegas  Direktur  Jenderal  Perdagangan  Luar  Negeri  Indrasari  Wisnu Wardhana.

Menurut   Wisnu,   pemenuhan   jaminan   halal   juga   dipersyaratkan   ketika   produk   hewan   akan diperdagangkan di dalam wilayah NKRI melalui kewajiban pencantuman label halal sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan dan Pasal 2 Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

Kementerian  Perdagangan  juga  mempersyaratkan  rekomendasi  dari  Kementerian  Pertanian  yang mewajibkan pemasukan daging yang memenuhi persyaratan halal. Hal ini diatur dalam Permendag No. 29  Tahun  2019  Pasal  13  ayat  (1),  ayat  (2)  serta  ayat  (3)  yang  menyebutkan  bahwa  “importir  dalam mengajukan   permohonan   Persetujuan   Impor   harus   melampirkan   persyaratan   Rekomendasi   dari Kementerian Pertanian”.

Penerbitan  rekomendasi  pemasukan  karkas,  daging,  dan  atau  olahannya  ke  dalam  wilayah  Negara Republik Indonesia diatur di  dalam  Permentan No. 34  Tahun 2016  sebagaimana diubah terakhir kali dengan Permentan No. 23 Tahun 2018, yang mempersyaratkan pemenuhan halal (untuk produk yang dipersyaratkan) untuk penerbitan rekomendasinya.

“Meskipun tidak mencantumkan ketentuan label dan sertifikat halal, Permendag 29 Tahun 2019 tetap mengatur   persyaratan   halal   melalui   persyaratan   rekomendasi.   Permendag   No   29   Tahun   2019 nantinya fokus mengatur tata niaga impor hewan dan produk hewan. Ketentuan ini sama sekali tidak terkait dengan sengketa yang dilayangkan oleh Brasil (DSS 484),” pungkas Wisnu dengan tegas.